Terungkapnya kasus dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) memunculkan berbagai tanggapan dari kalangan akademisi. Mereka menilai sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program tersebut sebenarnya telah terlihat sejak awal pelaksanaan.
Akademisi Universitas Airlangga (Unair), Suko Widodo, menilai program MBG sejak awal menghadapi berbagai tantangan dalam aspek tata kelola. Menurutnya, skala program yang sangat besar membutuhkan sistem pengawasan yang kuat dan transparan agar terhindar dari penyimpangan. Ia menyebut sejumlah polemik yang muncul selama pelaksanaan program menjadi indikator bahwa terdapat persoalan yang perlu segera dibenahi.
Baca Juga: Kasus Pencabulan Bocah di Cikarang Masuk Tahap Sidang, Tersangka Segera Diadili
Suko menyoroti berbagai permasalahan yang sempat mencuat, seperti kualitas makanan yang dipersoalkan di sejumlah daerah, mekanisme pengadaan yang dinilai kurang transparan, hingga munculnya isu jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, rangkaian persoalan tersebut menjadi sinyal adanya kelemahan dalam sistem pengendalian program.
Kasus ini mencuat setelah Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan wakil kepala BGN sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG. Penyidik menduga terjadi penyimpangan dalam pengelolaan program, termasuk dugaan praktik jual beli titik SPPG dan pengadaan barang yang tidak sesuai ketentuan.
Baca Juga: Satgas MBG Lampung Imbau Waspadai Modus Jual Beli Titik SPPG
Akademisi menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG agar tujuan utama program untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat tetap dapat berjalan tanpa terganggu persoalan hukum. Penguatan sistem pengawasan, transparansi anggaran, dan akuntabilitas pelaksana dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah kasus serupa terulang di masa mendatang.
Meski kasus hukum masih berjalan, para pengamat berharap proses penyidikan dilakukan secara terbuka sehingga publik dapat mengetahui secara jelas duduk perkara yang terjadi. Selain itu, evaluasi terhadap tata kelola program dinilai perlu dilakukan agar kepercayaan masyarakat terhadap program strategis nasional tersebut dapat dipulihkan.
source: Korupsi MBG Seret Eks Kepala BGN, Akademisi: Kejanggalan Sudah Terlihat Sejak Awal