Keracunan Massal Program Makan Bergizi Gratis Belum Juga Usai, Ribuan Siswa Jadi Korban
Jakarta, 20 September 2025 – Kasus keracunan massal yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Hingga pertengahan September 2025, lebih dari 5.360 siswa di berbagai daerah dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan yang disediakan melalui program unggulan pemerintah tersebut.
Rangkaian kasus bermula dari sejumlah laporan di wilayah Sukabumi, Garut, dan Banggai Kepulauan. Di Sukabumi, sebanyak 69 siswa mengalami mual dan muntah setelah menyantap menu MBG. Sementara di Garut, jumlah korban mencapai 194 siswa, dengan 19 di antaranya harus dirawat intensif di puskesmas terdekat. Kasus lebih besar terjadi di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, di mana 157 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan mulai dari muntah, pusing, hingga pingsan.
Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui adanya kelemahan dalam pelaksanaan program, terutama terkait pengawasan mutu bahan baku, distribusi makanan, serta kepatuhan terhadap standar kebersihan dapur. Beberapa dapur penyedia makanan, yang tergabung dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), disebut belum sepenuhnya menjalankan protokol keamanan pangan secara ketat.
“Program ini dilaksanakan dalam skala besar dan waktu yang sangat cepat. Kami sedang melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk peninjauan ulang terhadap semua vendor penyedia makanan,” ujar Juru Bicara BGN, Dwi Rahmawati, dalam konferensi pers pekan lalu.
Program MBG, yang diluncurkan pada awal 2025, menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk mengatasi masalah gizi anak-anak sekolah. Namun, serangkaian kasus keracunan ini justru menimbulkan kekhawatiran publik. Sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), mendesak agar program ini dihentikan sementara hingga ada jaminan keamanan makanan yang lebih kuat.
“Fakta bahwa lebih dari lima ribu anak jadi korban menunjukkan adanya krisis sistemik. Ini bukan hanya soal dapur, tapi soal tanggung jawab negara terhadap keselamatan anak-anak,” kata Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI.
Di beberapa wilayah, seperti Kabupaten PALI di Sumatera Selatan, pemerintah daerah sudah mengambil langkah dengan menangguhkan sementara program MBG, menunggu hasil investigasi laboratorium atas makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan.
Meski demikian, pemerintah pusat belum mengeluarkan instruksi penghentian total. Presiden dalam pernyataannya menyebut program ini tetap akan berjalan, namun dengan penguatan sistem pengawasan. “Keselamatan anak-anak adalah prioritas. Kita perbaiki, bukan kita hentikan,” tegas Presiden dalam pertemuan dengan kepala daerah awal bulan ini.
Sejauh ini, hasil investigasi sementara menunjukkan bahwa beberapa penyebab utama keracunan berasal dari bahan makanan yang tidak segar, penyimpanan tidak layak, dan waktu konsumsi yang terlalu lama sejak makanan tiba di sekolah.
Pemerintah berjanji akan meningkatkan pelatihan bagi seluruh penyedia makanan, melakukan audit berkala, serta melibatkan lebih banyak pihak, termasuk sekolah dan orang tua, dalam proses pengawasan.
Namun hingga semua perbaikan itu berjalan efektif, kekhawatiran masyarakat masih tinggi. Terutama karena program ini menyasar anak-anak usia dini hingga remaja, yang secara fisik lebih rentan terhadap gangguan makanan.
