Komisi IX DPR Kritik Penggunaan Wadah Impor di Program MBG, Kepala BGN Janji Libatkan Pemasok Lokal
Jakarta, 22 Mei 2025 — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik, kali ini bukan soal kualitas makanan, melainkan asal wadah makanan yang digunakan. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, terungkap bahwa sebagian besar "food tray" atau wadah makan MBG diimpor dari China, bukan hasil produksi dalam negeri.
Kritik tajam dilontarkan oleh sejumlah anggota Komisi IX, termasuk Irma Suryani Chaniago, yang menilai kebijakan ini bertolak belakang dengan semangat pemberdayaan industri lokal. “Program sebesar ini seharusnya menjadi peluang bagi pelaku usaha dalam negeri, bukan justru membuka pasar bagi produk luar,” tegasnya.
Tak hanya itu, anggota DPR lainnya, Zainul Munasichin, turut menyoroti aspek transparansi pengadaan dan pentingnya pemberdayaan petani lokal dalam penyediaan bahan makanan MBG. Ia menekankan bahwa pendistribusian makanan sehat untuk anak-anak seharusnya melibatkan petani dan produsen lokal dari hulu ke hilir, bukan hanya grosir besar di tingkat kabupaten.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, merespons cepat kritik tersebut. Ia mengakui bahwa pengadaan awal menggunakan produk impor karena pertimbangan efisiensi dan kapasitas produksi lokal yang saat itu belum siap. Namun, ia berjanji akan segera mengevaluasi kebijakan tersebut dan membuka jalur untuk kerja sama dengan produsen lokal.
“BGN berkomitmen untuk mengganti wadah makanan dengan produk buatan Indonesia. Kami segera menjajaki kerja sama dengan pelaku industri lokal agar program ini benar-benar memberi dampak bagi ekonomi nasional,” kata Dadan.
Isu ini bahkan sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto, yang menegaskan bahwa program MBG harus mengedepankan penggunaan produk dalam negeri dalam seluruh prosesnya. Ia menyatakan bahwa program ini bukan hanya soal gizi, tapi juga soal kedaulatan ekonomi.
Selain soal asal produk, anggota DPR Nurhadi juga meminta BGN untuk memberikan sanksi tegas terhadap penyedia makanan yang terbukti tidak memenuhi standar keamanan pangan. “Kesehatan anak-anak adalah prioritas. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan nyata,” ujarnya.
Dengan semakin tajamnya pengawasan dari parlemen dan perhatian publik yang tinggi, ke depan program MBG diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong tumbuhnya industri dan petani lokal, sejalan dengan visi ketahanan pangan nasional.
