Mantan Bos Raksasa Teknologi China Dijatuhi Hukuman Mati karena Korupsi
Beijing, 15 Mei 2025 — Zhao Weiguo, mantan ketua Tsinghua Unigroup, dijatuhi hukuman mati dengan masa percobaan dua tahun oleh Pengadilan Rakyat Menengah di Provinsi Jilin, China. Putusan ini dijatuhkan setelah Zhao dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi besar-besaran yang mengguncang industri teknologi tinggi di negara tersebut.
Tsinghua Unigroup, perusahaan semikonduktor milik negara yang pernah menjadi lambang ambisi China di bidang teknologi, terjerumus ke dalam krisis keuangan pada masa kepemimpinan Zhao. Penyelidikan mengungkap bahwa Zhao menyalahgunakan jabatannya untuk mengalihkan aset negara senilai lebih dari 470 juta yuan (sekitar 65 juta dolar AS) demi kepentingan pribadi. Ia juga disebut menyebabkan kerugian ekonomi hingga 890 juta yuan melalui berbagai transaksi ilegal.
Meskipun hukuman mati dijatuhkan, pengadilan memutuskan hukuman tersebut ditangguhkan selama dua tahun. Jika selama masa percobaan Zhao tidak melakukan pelanggaran hukum lainnya, hukumannya kemungkinan akan dikurangi menjadi penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Pengadilan mempertimbangkan beberapa faktor yang meringankan, termasuk pengakuan bersalah Zhao, penyesalan yang ditunjukkannya, serta usaha untuk mengembalikan sebagian keuntungan yang diperoleh secara ilegal.
Kasus ini merupakan bagian dari gelombang besar pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, yang menargetkan sektor-sektor strategis seperti teknologi, keuangan, dan energi. Sebelumnya, sejumlah pejabat tinggi seperti mantan kepala Bank of China dan pimpinan China Huarong Asset Management juga menerima hukuman mati atas kasus serupa.
Vonis terhadap Zhao tidak hanya memperlihatkan keseriusan pemerintah China dalam menindak korupsi, tetapi juga menggambarkan tantangan besar yang dihadapi negara tersebut dalam mengelola sektor teknologi yang tumbuh pesat namun penuh risiko tata kelola.
Dengan hukuman ini, pemerintah berharap dapat mengembalikan kepercayaan publik serta memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan-perusahaan milik negara, khususnya yang bergerak di bidang strategis seperti semikonduktor.
