Menko Airlangga Tegaskan Sertifikasi Halal untuk UMKM Gratis
Jakarta, 15 Mei 2025 — Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung kemajuan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui kebijakan sertifikasi halal gratis. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa seluruh pelaku UMK kini dapat mengakses sertifikasi halal tanpa dipungut biaya, sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.
Dalam pernyataannya, Airlangga menekankan bahwa langkah ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem usaha halal di Indonesia, sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi UMK untuk menembus pasar nasional maupun global. “Sertifikasi halal gratis ini menjadi bagian penting dari program pemulihan ekonomi nasional dan penguatan industri halal dalam negeri,” ujar Airlangga.
Kebijakan ini juga sejalan dengan Gerakan 1 Juta Sertifikasi Halal Gratis bagi UMK yang digagas oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan Kementerian Agama. Menteri Agama menambahkan bahwa sertifikasi halal kini diproses jauh lebih cepat—dipangkas dari 117 hari menjadi hanya 21 hari.
Pelaku UMK dengan omzet di bawah Rp1 miliar per tahun cukup memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan dapat mendaftar secara daring melalui laman resmi BPJPH. Tersedia dua skema sertifikasi, yaitu skema reguler dan skema self-declare, di mana UMK bisa menyatakan kehalalan produknya sendiri dengan pendampingan dari Pendamping Proses Produk Halal (PPH).
Sebagai bentuk kemudahan tambahan, pemerintah juga menunda kewajiban sertifikasi halal bagi UMK hingga tahun 2026, sehingga pelaku usaha memiliki waktu yang lebih longgar untuk memenuhi persyaratan tanpa terkena sanksi hukum.
Melalui berbagai inisiatif ini, pemerintah berharap UMK Indonesia dapat lebih berdaya saing, serta mengambil peran penting dalam pengembangan industri halal nasional dan global.
