Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, menjadi sorotan setelah menyampaikan kritik tajam terhadap pola komunikasi pemerintah terkait penanganan banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Dalam rapat bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, Endipat menilai upaya negara yang menurutnya telah menggelontorkan bantuan dalam jumlah besar justru kalah sorotan dibandingkan aksi relawan yang menghimpun donasi jauh lebih kecil namun menjadi viral di media sosial.
Dalam rapat tersebut, Endipat menegaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah mengerahkan berbagai sumber daya sejak hari pertama bencana, mulai dari pendirian ratusan posko hingga pengerahan pesawat militer untuk percepatan bantuan. Menurutnya, nilai bantuan pemerintah mencapai triliunan rupiah, namun publik seolah lebih mengenal gerakan swadaya masyarakat yang mengumpulkan donasi sekitar Rp10 miliar.
“Yang viral justru bantuan kecil, sementara kerja besar negara seakan tidak terlihat,” ujarnya dalam rapat itu. Endipat meminta Komdigi lebih aktif mengomunikasikan penanganan pemerintah di lapangan agar tidak kalah dalam perang narasi.
Pernyataan tersebut memicu perdebatan publik. Sebagian pihak menilai Endipat sekadar mengingatkan pentingnya peran negara dalam bencana, sementara yang lain menganggap bahwa popularitas relawan muncul karena respon cepat dan kedekatan mereka dengan masyarakat terdampak.
Endipat Wijaya sendiri merupakan politisi muda Partai Gerindra yang mewakili daerah pemilihan Kepulauan Riau. Lahir di Bengkulu pada 1984, ia meniti karier profesional di sektor teknis dan energi sebelum bergabung dalam aktivitas politik. Pada Pemilu 2024, ia terpilih menjadi anggota DPR dan kini bertugas di Komisi I, yang membidangi pertahanan, hubungan luar negeri, serta komunikasi dan informasi.
Selain kiprahnya di parlemen, Endipat beberapa kali terlibat dalam penyaluran bantuan dan kegiatan sosial di daerah pemilihannya. Namun, komentar terbarunya tentang “bantuan yang kalah viral” itu kini menjadi perbincangan nasional dan menambah daftar dinamika komunikasi pemerintah dalam penanganan bencana.
