Siswa Bermasalah Digembleng di Barak Militer, Ini Respons dan Pro-Kontranya
Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana meluncurkan program pembinaan karakter bagi siswa bermasalah dengan menempatkan mereka di barak militer milik TNI. Program ini digagas langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan dijadwalkan dimulai pada 2 Mei 2025. Tujuannya adalah untuk menangani siswa yang terlibat dalam kenakalan remaja seperti tawuran, geng motor, hingga pelanggaran etika berat di lingkungan sekolah.
Dalam keterangan resminya, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa program tersebut bukan merupakan pelatihan militer, melainkan pendidikan karakter berbasis disiplin. Para siswa akan tinggal di barak selama enam bulan dan mengikuti kegiatan yang mencakup kedisiplinan, pembelajaran etika, pertanian, keagamaan seperti mengaji dan berpuasa, serta keterampilan hidup lainnya. Sekitar 30 hingga 40 barak milik TNI telah disiapkan untuk mendukung program ini, dan pelaksanaannya akan dilakukan dengan persetujuan orang tua dan pihak sekolah.
Namun, rencana ini memicu pro-kontra di kalangan publik dan legislator. Salah satu suara kritis datang dari anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana. Ia menyatakan bahwa penanganan terhadap siswa bermasalah seharusnya dilakukan melalui pendekatan yang lebih holistik. Bonnie menilai pentingnya keterlibatan psikolog, psikiater, serta pemetaan latar belakang keluarga dan lingkungan sosial siswa. Ia juga menyoroti perlunya penguatan fasilitas sekolah untuk menyalurkan bakat dan minat siswa, sebagai bentuk pencegahan terhadap perilaku menyimpang.
Di tengah perdebatan yang muncul, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hingga kini belum memberikan pernyataan resmi mengenai dukungan atau penolakan terhadap program tersebut. Padahal, peran TNI dalam penyediaan fasilitas barak membuat keterlibatan Kementerian Pertahanan menjadi relevan untuk diperjelas.
Seiring berjalannya waktu menuju peluncuran program, sorotan terhadap efektivitas dan dampak jangka panjang dari model pembinaan semacam ini diperkirakan akan terus berkembang. Pemerintah daerah pun diharapkan membuka ruang diskusi yang inklusif agar pendekatan terhadap siswa bermasalah benar-benar mencerminkan semangat pendidikan dan perlindungan anak.
