Di balik ruang-ruang fraksi DPR, lobi politik kian gencar dilakukan. Wacananya mengerucut pada satu isu, ingin pemilihan kepala daerah atau Pilkada ke tangan DPRD.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus mengamini hal itu. Bahkan, partainya yang menjadi salah satu pihak didatangi lantaran partai berlambang banteng bermoncong putih itu kian lantang menolak usulan kepala daerah dipilih DPRD.
"Lobi-lobi, saya kira pembicaraan-pembicaraan, ngobrol-ngobrol sudah," kata dia saat dikonfirmasi, Kamis (8/1/2026).
Meski tak menyebut sosok yang mendatangi partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu, Deddy menegaskan, sejauh ini PDIP belum goyah akan pilihan mereka.
"Kita tetap tegas, teguh, agar Pilkada dipilih secara langsung. Bukan diwakilkan pada oligarki DPRD," tutur dia.
Bahkan, Deddy berharap, partainya tak sendiri dalam berjuang. Masih butuh banyak tangan agar rencana Pilkada dipilih DPRD runtuh. "Kita menunggu dukungan dari masyarakat sipil," jelas dia.
Sementara, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga membantah pernyataan Deddy.
“Enggak ada tuh,” kata dia kepada Liputan6.com, Kamis (8/1/2026).
Menurut dia, sejauh ini belum ada pembicaraan dengan partai politik yang tak setuju dengan opsi kepala daerah dipilih oleh DPRD.
“Iya, yang saya tahu, tidak ada,” kata Viva.
Di lain sisi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji mengklaim, banyak publik yang menolak Pilkada dipilih DPRD lantaran salah persepsi.
"Mungkin yang dibayangkan publik adalah desain pilkada model Orde Baru di mana keterlibatan publik hampir nihil," kata Sarmuji kepada wartawan, Kamis (8/1/2026).
Dia menyadari Pilkada tak langsung masih dianggap tak melibatkan masyarakat secara maksimal. Padahal, konsepnya masih di desain.
"Kalaupun nanti ada perubahan desain pilkada, kita akan melibatkan semaksimal mungkin partisipasi publik dalam Pilkada tidak langsung," klaim Sarmuji.
Dia mencontohkan, masyarakat bisa dilibatkan dalam proses penjaringan calon kepala daerah hingga kampanye.
"Rakyat bisa terlibat dalam proses penjaringan calon. Publik bisa berinteraksi langsung dengan kandidat melalui kampanye langsung, bisa didesain melalui tatap muka langsung, platform media sosial atau media lainnya. Yang penting publik bisa mengetahui bagaimana isi pikiran kandidat," jelas Sarmuji.
Bahkan, kata dia, meski bukan Pilkada langsung, namun akan tetap ada debat terbuka bagi calon.
"Debat kandidat bisa tetap dilakukan. Dengan demikian publik akan menilai kualitas calon. Jika DPRD memilih calon yang tidak berkualitas dia akan dihukum rakyat di pemilu selanjutnya," klaim Sarmuji.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, alasan Pilkada lewat DPRD masih klasik, seperti politik uang, biaya tinggi dan polarisasi.
"Alasan-alasan itu hanya dijadikan justifikasi. Tidak ada yang signifikan terkait pemilih," jelas dia saat dikonfirmasi.
"Politik uang itu lebih dominan inisiatif elite. Bahkan, kalau Pilkada lewat DPRD, peluang politik uang bisa lebih besar," sambungnya.
Jamiluddin menggarisbawahi sumber biaya tinggi Pilkada yang sering disebut sebagai dalih perubahan mekanisme, masalah bukan pada rakyat melainkan pada mahar partai politik.
"Calon harus mengeluarkan miliaran hanya untuk dapat rekomendasi. Itu sebabnya biaya Pilkada melambung," tutur dia.
Jamiluddin menegaskan, jika pemilihan melalui DPRD, maka kepala daerah yang lahir bukanlah kehendak rakyat, melainkan negoisasi elite.
"Polarisasi itu hanya terjadi saat Pilkada, lalu perlahan mencair. Tidak ada yang mengancam NKRI," jelas dia.
"Kalau Pilkada lewat DPRD, itu artinya elite memilih elite. Bukan rakyat yang memilih pemimpinnya," katanya.