Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku sempat disindir oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai masih bocornya pendapatan negara dari pajak dan bea cukai. Maka, perbaikan dua sektor tersebut menjadi perhatiannya ke depan.
Sindiran itu disampaikan Kepala Negara di sela-sela retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, beberapa hari lalu. Prabowo mengindikasikan kebocoran terjadi di sektor pajak dan bea cukai.
Saya disindir lagi dalam pertemuan kemarin dengan Presiden di Hambalang, dia bilang 'Apakah kita akan mau dikibulin terus oleh Pajak dan Bea Cukai?' itu pesan ke saya dari Presiden, walaupun dia enggak ngeliat ke saya," ungkap Purbaya usai Konferensi Pers APBN Kita, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Pada sektor perpajakan, dia akan membenahinya dalam 1-2 bulan ke depan. Termasuk penguatan siatem Coretax sebagai bagian pelaporan pajak.
"Jadi dalam waktu sebulan dua bulan akan kita perbaiki, perpajakan kita ya, Ditjen pajak akan kita perbaiki, termasuk penggalakkan sistem-sistem yang ada, Coretax segala macam. Termasuk kita lihat, ada enggak orang yang masih main-main, sepertinya masih ada. Jadi kita akan beresin," tuturnya.
Bendahara Negara ini mengungkap, Prabowo menyoroti soal praktik under invoicing pada komoditas kelapa sawit hingga baja. Hitungannya, ada nilai yang cukup besar yang seharusnya masuk ke kas negara.
"Ada praktik under invoicing yang masih besar, yang enggak terdeteksi di pajak dan bea cukai. Dan kebetulan kita sudah galakkan yang sebelumnya tim 10 dari LNSW, udah bagus sekali hasilnya. Saya bisa deteksi beberapa dari sistem mereka ya dengan analis-analis yang canggih, masih belum AI sih, karena manual betul dengan data yang lebih lengkap," jelas Purbaya.
Purbaya menerangkan, kebocoran pendapatan negara bisa mencapai setengah dari nilai ekspor yang tercatat. Dia menegaskan akan mengejar kebocoran-kebocoran tersebut.
"Kita bisa deteksi bahwa ada beberapa perusahaan sawit melakukan under invoicing export separuh dari nilai ekspornya. Itu akan kita kejar ke depan, dan mereka enggak bisa main-main lagi," katanya.
"Kita akan pakai teknologi AI segala macam untuk memastikan semua potensinya kita dapatkan dan enggak bocor," sambung Purbaya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap rencana pemerintah untuk kembali menyita lahan sawit yang melanggar aturan. Jumlahnya sekitar 4-5 juta hektare (ha) tahun 2026 ini.
Mulanya, Prabowo mengajak seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk memerangi korupsi dan penyelewengan. Dia kemudian mengungkit soal 4 juta ha lahan sawit yang melanggar telah disita negara pada 2025.
"Kita sudah menguasai, sudah sita 4 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum, sudah kita sita Jampidsus, benar? Jaksa Agung?," tegas Prabowo dalam Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan, di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).
Dia kemudian mengungkap rencana negara untuk kembali menyita jutaan hektare lahan sawit lagi tahun ini. "Dan tahun 2026 kita mungkin kita akan sita tambahan empat atau lima juta (hektare) lagi," imbuhnya.
Pada konteks ini, Kepala Negara juga mengatakan telah menindak ratusan tambang ilegal sehingga mampu menyelamatkan ratusan triliun uang negara. Meskipun masih banyak celah kebocoran.
"Kita sudah bertindak terhadap ratusan tambang ilegal, sudah ratusan triliun kita selamatkan, masih banyak yang bocor," tuturnya.